Reportika.co.id || Polman, Sulbar – Rumah sakit Pratama Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat tampaknya mulai disorot sejumlah elemen masyarakat, berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat tahun anggaran 2023, jumlah anggaran dinilai tidak sesuai realita lapangan, hal tersebut terkuak setelah Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia( LKPARI) melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Polewali Mandar baru baru ini.
Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) tersebut terungkap, uang Kas Bendahara umum daerah dalam kondisi kosong terhitung Desember 2023 lalu, bahkan Pemkab Polewali Mandar sendiri alami defisit anggaran APBD hingga ratusan miliar.
Tim Investigasi LKPARI RI, menilai Silpa sebesar 1,3 Miliar rupiah yang tertuang dalam laporan keuangan rumah sakit Pratama Wonomulyo berbanding terbalik dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga pihaknya menduga laporan keuangan tersebut adalah palsu dan rekayasa dengan merujuk terhadap hasil Audit dari Tim BPK-RI perwakilan Sulawesi Barat, dan ada beberapa pos anggaran patut ditelusuri kebenarannya diantaranya pengakuan utang piutang pengadaan alat kesehatan (alkes) dan klaim BPJS termasuk piutang belanja pegawai lingkup Pemkab Polewali Mandar dengan nilai mencapai miliaran rupiah utuh.
“Ada siapa senilai 1,3 miliar rupiah tertuang dalam laporan RS Pratama Wonomulyo, tapi kenyatannya kami menduga ada rekayasa pada laporan tersebut, dan ada beberapa pos anggaran yang harus ditelusuri, karena disinyalir ada dugaan penyelewengan,” Ungkap Tim Investigasi LKPARI RI.
Melalui pemberitaan Reportika.co.id, LKPARI RI meminta Aparat Penegak hukum (APH) di daerah ini (Sulbar_red) segera melakukan penyelidikan terkait dengan Silpa Rp 1,3 Miliar dan piutang rumah sakit Pratama Wonomulyo
“Kami meminta kepada APH, agar segera mengusut dugaan praktek korupsi pada silpa miliaran dan Piutang di RS Wonomulyo tersebut,” Tutupnya.
Laporan:
(Zub/ Andira)
