Seruan Pencopotan Penjabat Bupati Morowali Mencuat, FPM Beberkan Masalahnya

Reportika.co.id || Morowali Sulteng – Setelah FPM melakukan Rapat Drngar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait di Pemkab Morowali, di Ruang DPRD Morowali dipimpin langsung Anggota Komisi 1 DPRD Morowali, audiens membahas terkait pelantikan yang belum lama ini dilaksanakan disertai Non jobnya beberapa orang Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dinggap tidak sesuai Nomenklatur Aturan alias berpotensi Cacat administrasi.


Kemudian hasil RDP tersebut menunggu jawaban dari DPRD Morowali, Ternyata hasil RDP tersebut menuai Rencana Aksi Demo oleh sejumlah Ormas dan Forum masyarakat serta Karang Taruna.

Sesuai tema Khusus yang tertera pada selebaran yang tertulis Seruan Aksi Demo Pencopotan Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ismail.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perwakilan Masa dan DPRD Morowali Soal Pj Bupati Morowali



Rencana Aksi Demo yang akan dilangsungkan melibatkan sebagian masyarakat Morowali dan Karang Taruna Fatu Metabe IPI.

Ketika Reportika mengkonfirmasi para pihak yang akan melakukan Aksi, mewakili Forum Peduli Morowali (FPM), inisial AS, kepada Repotika melalui Via Handphone membenarkan bahwa hari kamis 18 Oktober 2023 akan dilakukan aksi Damai.

“Kami menuntut agar PJ Bupati Morowali segera dicopot dari jabatannya, karena telah melakukan kelalaian yang sangat jelas cacat administrasi dalam pelantikan sekaligus melakukan non job terhadap Beberapa orang Kepala OPD,” Papar AS

“Demi rasa kemanusian FPM juga menuntut agar PJ Bupati bila memang telah mengantongi izin dari mendagri terkait pelantikan ataupun non job yang dilakukan, maka FPM ingin melihat langsung, karena demo yang dilakukan merupakan hasil kesepakatan dan partisipasi keikhlasan hati nurani sebagian masyarakat Morowali, perlu diketahui ada beberapa poin yang penting akan disampaikan diantaranya.
Meminta dilakukanya Penyelidikan independen, yang dilakukan oleh lembaga bebas dari politik, meminta Pertanggung jawaban dari Pj Bupati, bila dalam penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran hukum atau etika, maka harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan karena semua pihak harus tunduk pada tata kelola pemerintahan yang baik,” tuturnya.

“Aksi demo yang dilakukan wujud dari kepedulian dan langkah tegas dalam menjaga prinsip prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, demi tujuan bersama membangun Morowali yang lebih adil dan transparan. olehnya mewakili FPM dan karang taruna yang telah tergabung mengajak kepada khalayak umum untuk bergabung melakukan demo aksi damai guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan integritas dalam pemerintahan daerah Morowali pada khususnya,”Pungkas AS.

Darman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *