Reportika.co.id || Morowali, Sulteng – Tepatnya dihari yang sama, Jumat, 11 April 2025, sejarah terbaru namun lazim dilakukan disetiap daerah yang mempunyai tatanan pemerintahan dan hak butuh masyarakat.
Di tempat yang berbeda, di Bungku barat warga bersatu melalui suara Forbes Ambuni, mengumandakan 9 tuntutan hak butuh yang mesti dipenuhi perusahaan, melakukan orasi guna mendapatkan hak kebutuhan yang sesuai, mengharapkan agar koneksitas pihak perusahaan PT BTIG dan PT IHIP taat terhadap kepatuhan yang telah diterbitkan Pemerintah.
Dimana, dalam tuntutan itu, pihak perusahaan dituntut untuk menyelesaikan hak-hak dan administrasi, serta kepatuhan terhadap kesepakatan dengan sejumlah warga yang terdampak agar pelaksaan proyeksi berjalan sesuai mekanisme perusahaan.
Namun yang terjadi saat ini di Bungku barat khususnya 3 Desa Topagaru, Desa Tondo dan Desa Ambunu, warganya yang sempat menerima dana CSR mengmbalikan paket alat masak bakso ke pihak perusahaan. Tentu hal terjadi tidak lain ada sikap kekecewaan warga yang menganggap peruntukan dana CSR tidak sesuiai.
Ketika hal ini terjadi siapa yang disalahkan? Pemerintah yang telah memberi izin, ataukah pihak perusahaan yang notabene nya menerima. jadi laporan bahwa nilai CSR dikuncurkan senilai paket alat masak bakso itu, ataukah mungkin terkait Dana CSR dalang Inpit auditnya berkolaborasi pada yang ingin berkepentingan menjadikan CSR sebagai sarana Bisnis. Semoga saja bukan seperti itu..!!
Para pejuang pembela rakyat, berkomentar dengan lantang menyuarahkan hak paten warga apakah langsung mendapatkan tanggapan, ini semua menjadi PR agar dibuatkan musawarah yang melahirkan mufakat lalu diselesaikan ditempat. Ketika hal tersebut terlaksana maka kepastian kemajuan Morowali, yang jelas menuju indonesia emas. Bukan menjadi ajang bisnis atau kepentingan dibalik topeng didalamnya.
Tidak terbantahkan, saat ini warga yang berada di kawasan lingkar perusahaan sebagian telah merasakan pendapatan lebih, namun sebagiannya masih ada yang meratapi kapan akan segera dituntaskan terkait hak butuhnya.
Mengharapkan agar Pemerintah dapat menjembatani, namun Pemerintah terhalang oleh pedoman yang mengikat, yakni harus mengikuti prosudur, seperti yang terjadi saat warga melakukan orasi, yang ditemui hanyalah para pekerja, sedangkan yang berkewajiban menjawab dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan lagi berada diluar jangkauan perusahaan sedang asyik menikmati memantau perjalananya aksi. Apakah bukanlah suatu skenario yang bijak menjadi pertanyaan.
Tangis lirih warga yang merasa di sendat sendat karena hak butuhnya tidak sama sekali menggerahkan pihak perusahaan, ataukah ke kokohan dan sikap santai perusahaan telah teranulir teken kerjasama agar tetap tenang karena di balik kontrak teken itu yang tak bisa digoyahkan.
Sisi lainya saat warga Bungku barat mengumandangkan hak butuh, Pemerintah juga dihadapkan dengan berbagai wujud penyelesaian program kerja serta pergantian pimpinan instansi Pemerintahan.
Tentu saja warga tak sempat untuk mendapatkan pendampingan dari Pemerintah guna memberi sepenggal jawaban pamungkas untuk warga.
Warga mengaharapkan kehadiran Pemerintah, karena alasan yang tepat selaku penerbit izin proyeksi perusahaan.
Nah, siapakah yang harus menjadi Tempat yang tepat untuk mengajukan Pengaduan, sedangkan pihak keamanan yang menjadi garda terdepan masayarakat diperadapkan dengan warga guna mencega kemungkinan konflik.
Olehnya saat ini dan kedepan yang dibutuhkan masyarakat yakni solusi program dan strategi guna pemberdayaan yang setimpal sesuai hak butuh serta proses pengembangan wilayah yang tertata bukan asal, pakai penempatan lokasi proyek, yang dinginkan warga melaksanakan proyeksi sesuai asas manfaat wilayah termasuk lokasi warga yang belum sempat terselesaikan mestinya segera mendapat titik terang penyelesaian agar kedepan semuanya tidak ada yang merasa dirugikan sesuai dengan keinginan presiden masyarakat Indonesia harus hidup makmur, nyaman dan sentosa.
