Santer Isu PSU Ulang di Dapil 3 Limapuluh Kota

Reportika.co.id || Limapuluh Kota, Sumbar – Dalam 3 hari terakhir, beredar kencang isu akan dilaksanakan PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Dapil 3 Kabupaten Limapuluh Kota.

Terciumnya isu tersebut diduga untuk meloloskan salah satu Caleg yang disinyalir dekat dengan partai penguasa Golkar.

Partai Golkar merupakan partai pemenang Dapil 3 Limapuluh Kota (Kecamatan Situjuah, Luhak, Lareh Sago Halaban) dengan perolehan suara sementara 9700-an suara.

Dapil 3 Limapuluh Kota memperebutkan 8 kursi, rekapitulasi suara sementara kursi ke 8 terakhir ditempati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 3300-an suara.

Jika terjadi PSU, Golkar bisa menambah pundi-pundi suara hingga 170-an, kursi PPP akan hilang dan Golkar akan memperoleh 2 kursi.

Isu tersebut bisa saja menjadi Rasional karena yang akan menduduki kursi ke 2 Golkar tersebut adalah salah satu “anak buruang” yang dekat dengan penguasa Limapuluh Kota berinisial “A”.

“Kami mendengar ada upaya untuk memaksakan PSU di Dapil 3, mungkin saja dalam rangka meloloskan salah satu “anak buruang” kesayangan Bupati,” ungkap salah satu masyarakat Pemerhati Pemilu.

Ditambahkannya, walau PSU belum terlaksana, kita harus bersama-sama untuk menghalangi praktek-praktek usaha kecurangan tersebut.

Bawaslu Limapuluh Kota, Minggu 18/2 saat di konfirmasi mengatakan, sampai saat ini, belum ada laporan kecurangan yang memungkinkan PSU untuk dilaksanakan di Dapil 3.

Sementara itu, dari Dapil 2 (Mungka, Guguak, Akabiluru) Limapuluh Kota memang ada pengusulan PSU di TPS 11 (Mungka) dan TPS 6 (Guguak), ini patut juga dicurigai sebagai upaya memenangkan “anak buruang” Lainnya (PSV) yang kalah perolehan suara dari Caleg Golkar asal Kecamatan Akabiluru.

Pemungutan suara ulang adalah salah satu tahapan Pemilu yang dilakukan apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat hari pencoblosan Pemilu. Berikut syarat pemungutan suara ulang Pemilu menurut Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab pemungutan suara ulang. Menurut Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017, berikut prosedur pemungutan suara ulang Pemilu.

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

RH