Realisasi Pembangunan Lewat POKIR Dewan, Warga GCC Gelar Tasyakuran

Reportika.co.id || Kabupaten Bekasi – Anggota Legislatif Komisi IV DPRD Nyumarno, SM dari Fraksi PDI Perjuangan menghadiri acara kegiatan tasyakuran di Perum GCC/ Cinity, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Kegiatan Tasyakuran atas tercapainya realisasi pembangunan, Peningkatan Jalan Lingkungan, Peningkatan Drainase, pasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dari APBD tahun 2023 Dilaksanakan atas inisiasi pengurus RT 019 dan RW 011di lingkungan perumahan. Minggu (17/09/2023).

Pada kesempatan itu, warga memberikan beberapa cendera mata kepada Dewan Nyumarno berupa beberapa berkas usulan aspirasi (Pokok Pikiran Dewan), agar pembagunan di Perumahan GCC bisa terwujud kembali.

Dalam kehadirannya, Nyumarno mengucapkan terima kasih kepada warga Perumahan GCC yang telah mengundangnya di acara Tasyakuran dan memberikan sedikit dana sumbangan secara pribadi untuk pembangunan masjid.

“Alhamdulillah pada malam ini kita bisa duduk bareng dengan warga dalam rangka acara Tasyakuran Pembangunan yang sudah terealisasi dan dirasakan warga sekitar. Acara ini adalah tidak lain hanya bentuk rasa syukur warga atas selesainya pembangunan Jaling, Drainase dan PJU”, ucapnya.

“Saya Nyumarno Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan janji tidak hanya pepesan kosong, melainkan janji yang di perjuangkan aspirasi warga dalam bentuk nyata tidak sia – sia dan benar – benar total untuk masyarakat di Dapil saya,” papar Nyumarno.

Proses sosialisasi dapat dibuat menjadi pertemuan terbatas dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan kegiatan kepada Bawaslu sebagai pihak penyelenggara.

Dalam hal ini, Bawaslu perlu jeli melihat batas antara ruang sosialisasi dan kampanye yang belum memasuki waktunya. Secara garis besar, batas itu terletak pada ajakan untuk memilih pada masyarakat yang hanya boleh disampaikan nanti selama waktu resmi kampanye. Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu selama melakukan proses sosialisasi.

Keberpihakan politisi dan partai pada kelompok yang lemah sangat sulit diwujudkan sepanjang transaksi politik uang antara calon pemimpin dengan pemilih masih saja berlangsung.

”Kita tidak bisa berharap banyak, apapun yang dikampanyekan caleg dan calon pemimpin. Kita masih terperosok dalam lubang yang sama dalam setiap pemilu,” kata Dewan Nyumarno

Jika aturan yang dibuat mengatur secara tegas dan jelas tentang suatu larangan, misalnya, politik uang, penyelenggara, peserta calon pemimpin dan partai politik (parpol) serta pemilih, mereka akan sama-sama menahan diri untuk tidak melanggar aturan tersebut. Sebaliknya, jika aturan itu dibuat ”abu-abu”, hal itu jelas mempengaruhi kesungguhan semua pemangku kepentingan memaknai aturan tersebut.

Adakalanya pemahaman antara penyelenggara, peserta, dan pemilih tidak sejalan terkait dengan aturan yang abu-abu sehingga menimbulkan keraguan dalam memutuskan laporan atau temuan kepada Bawaslu

Adakalanya pemahaman antara penyelenggara, peserta, dan pemilih tidak sejalan terkait dengan aturan yang abu-abu sehingga menimbulkan keraguan dalam memutuskan laporan atau temuan kepada Bawaslu.

Siapapun tidak diperbolehkan melarang dan menghalang-halangi terkait medsos sosialisasi politik atau kegiatan sosialisasi. Baik perorangan, badan hukum, atau swasta.

Tidak boleh menghalangi dan melarang yang boleh melarang hanya aturan dan penyelenggara pemilu.

Rasionalitas berpolitik demokrasi elektoral yang menjadi mekanisme pemilihan pemimpin di daerah haruslah dimulai dengan penyelenggaraan yang baik.

Sebab, dalam penyelenggaraan yang baik juga terdapat proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Pentingnya kegiatan sosialisasi dan edukasi politik.

Idealnya setiap penyelenggaraan pemilu memiliki terobosan baru seperti menguatkan diskusi dan kontestasi politik, adu gagasan bukan sebaliknya munculnya politik uang, depolitisasi, oligarki politik dan politik identitas.

Namun belakangan ini, depolitisasi semakin menguat di kalangan antar partai.

“Depolitisasi melahirkan pemilu jadi agenda rutinitas. Mari kita kembalikan pertarungan antar partai itu bukan lagi konspirasi membentuk blok politik tapi bertarung ide dan gagasan,” pungkasnya.

(Sule)