Reportika.co.id || Bekasi – Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), akan mengadakan aksi unjuk rasa besar – besaran pada 2 hingga 3 Maret 2023 di Jakarta, ribuan tenaga Honorer Satpol PP dari pulau Jawa hingga luar Jawa turut bergabung Kejakarta.
“Aksi yang akan menjadi sejarah tenaga honorer Satpol PP seluruh Nusantara (Indonesia) yang akan transit di Pemkab Bekasi, dan mulai Star jam 17.00 ke Jakarta untuk aksi di Menpan RB dan Mendagri,” ucap Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah.
Dirinya menjelaskan, aksi para honorer Satpol PP ini akan dipusatkan pada dua lokasi. (KemenPAN-RB) pada Kamis 02/03/2023. Pada hari kedua, Jumat 3/3/2023, massa aksi para honorer Satpol PP dipusatkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Target massa Satpol PP yang akan turun sekitar 5 ribu sampai 10 ribu orang. Teman-teman dari luar Jabodetabek sudah merapat dan menginap di sekitar istana,” katanya.
Dia mengungkapkan, dari hasil konsolidasi sampai hari ini massa Satpol PP yang sudah terdaftar sekitar 5 ribu orang. Mereka datang dari 18 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Lampung yang sedang perjalanan.
Kemudian, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Banten, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
“Tututan kami kami meminta kepada Presiden Jokowi melalui Menpan RB dan Mendagri agar segera menyelesaikan honorer Satpol PP seluruh indonesia dan di angkat menjadii PNS sesuai UU 23,” ujarnya.
Fadlun menegaskan aksi unjuk rasa damai besar-besaran ini menjadi penentu perjuangan mereka menjadi PNS. Mereka tidak mau dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, karena statusnya hanya kontrak.
“Dalam aksi damai ini kami mempunyai tema ‘Dengan diterapkannya Reformasi Birokrasi, kita wujudkan rekrutmen pegawai non-ASN yang berkeadilan dan berbasis kompetensi sebagai penegak hukum (Perda dan Perkada) menjadi PNS yang unggul’,” bebernya.
Dia menegaskan aksi dua hari ini akan lebih besar dibandingkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada September 2022. FKBPPPN berharap kepada pemerintah benar-benar bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer khususnya Satpol PP. Visi misi hanya satu, angkat 90 ribu honorer Satpol PP menjadi PNS sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
“PNS harga mati,” tegasnya.
Dia menyebutkan selama ini tenaga honorer Satpol PP bertugas pada sektor penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Honorer Satpol PP ada karena untuk menutupi kekurangan jumlah SDM Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS maupun dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.
“Dan ketika keinginan honorer Satpol PP ini tidak di akomodir oleh Kemendagri dan Menpan RB maka kami akan mengerahkan masa sebanyak-banyaknya untuk aksi damai lagi di Jakarta yang 3 dan seterusnya bila tidak di akomidir,” tegasnya.
(Sule)
