LPI Anggap Transparansi Disdik Kabupaten Sukabumi Soal Anggaran PKBM Banyak Kejanggalan

Reportika.co id || Sukabumi, Jabar – Ketua Bidang Investigasi DPP Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Endo Supianto menyuarakan apa yang menjadi temuan pihaknya di lapangan, dengan adanya dugaan beberapa kejanggalan yang terjadi pada program PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) yang mana diduga keras anggaran besar di alokasikan pemerintah untuk kegiatan yang dilakukan oleh PKBM dengan harapan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merata di seluruh wilayah, namun di sayangkan banyak dugaan-dugaan kejanggalan yang terjadi serta kurangnya transparansi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, sehingga hal ini di anggap menjadi Gelap di kalangan masyarakat akan realisasi anggaran serta kejelasan PKBM di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi.

Dengan adanya hal itu pihak LPI meminta dengan tegas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk transparan dalam hal yang berkaitan dengan PKBM, apalagi kejelasan status dari PKBM serta Verifikasi akan keabsahan, mulai dari domisili serta seluruh kegiatan yang dilaksanakan setiap PKBM yang di Kabupaten Sukabumi.

“LPI pun akan segera menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi agar persoalan ini menjadi terang benderang serta adanya transparansi lebih, karena jika kita beracuan pada PKBM berarti jelas berkaitan dengan masyarakat serta keuangan negara yang pyur uang rakyat, jangan lagi ada sisi gelap akan hal yang berkaitan langsung dengan keuangan negara, mengingat PKBM adalah salah satu program unggulan Pemerintah yang mana menjadi jenjang khusus peningkatan SDM di masyarakat,” ungkapnya.

“Dengan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan PKBM, LPI juga akan segera bersurat kepada DPRD Provinsi Jawa Barat Sampai Kementrian Pendidikan serta akan segera membuat aduan masyarakat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena jelas ada beberapa dugaan yang di temukan di lapangan patut di jadikan pandangan serius semua pihak, dengan begitu tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak transparan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara,” pungkasnya

Kusnadi