Reportika.co.id || Jakarta – Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa untuk Demokrasi (KOMANDO) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyoroti kasus yang ada di Dinas Sumbar Daya Air (SDA) DKI Jakarta adanya dugaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta
Hal ini dikatakan oleh korlap Komodo (Koalisi Mahasiswa untuk Demokrasi). Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai 80 Triliun pada tahun 2023 proyek infrastruktur pemprov dalam satu decade terakhir.
“Diduga kuat adanya praktek korupsi besar – besaran antara lain proyek pembangunan tanggul di kali baru timur,pembangunan waduk cilangkap tahun 2022 dan waduk munjul tahun anggaran 2022 dan 2023 PT Arvirptech Indonesia yang dikerjakan dua waduk tersebut,” ujarnya.
“Kami menduga proyek yang di bawah naungan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta tidak memperhatikan harga yang yang paling ekonomis dan menguntungkan negara,” paparnya.
Disini ada penyimpangan pelaksanaan lapangan yang dibiarkan oleh pejabat Dinas SDA DKI Jakarta antara lain.
“Pembangunan waduk cilangkap tahun 2022 menelan biaya RP.15.219.315.000, pembangunan cilangkap berserta kelengkapannya tahun 2022 menelan biaya RP.20.0001.7 41.000 total anggaran pembangunan waduk cilangkap tahun 2022 hingga 2023 sebesar RP.35.221.056.000,”
Terdapat juga proyek -proyek di Dinas DKI Jakarta yang nilainya mencapai triliunan yang di duga adanya indikasi korupsi atau persekongkolan jahat dalam proyek pembangunan waduk di beberapa wilayah.
Maka dengan menyatakan sikap kami mendesak KPK RI segera panggil dan periksa kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yuzmada Faisal Untuk di periksa terkait dugaan kasus korupsi pada proyek pembangunan waduk cilangkap tahun 2022-2023.
Mendesak KPK RI segera telusuri pekerjaan pendataan tanah dasar dengan volume 4.409 harga RP 60.000 sangat kemahalan tahun 2023, pekerjaan kisdam pasir dan tanah di bungkus karung 14.804 karung dengan harga perkarung RP.19.500 di duga tiada dilakukan atau fiktif.
Kami mendesak kepada KPK RI segera bentuk tim investigasi untuk menulusuri dugaan kasus korupsi yang merugikan negara.
Dan KPK RI segera jemput paksa kepada Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk memintai keterangan terkait dengan pembangunan waduk Cilangkap pada tahun 2022-2023 yang di duga kuat di korupsi pejabat di Dinas SDA DKI Jakarta.
Sule