Komisi VII Minta Pertamina Lengkapi Payung Hukum Pengaturan BBM Bersubsidi

Reportika.co.id || Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta PT Pertamina Patra Niaga melengkapi payung hukum yang kuat, dimana hari ini regulasi tentang pengaturan BBM bersubsidi ini masih belum selesai di internal Pemerintah. Agenda ini dilaksanakan guna memperoleh perspektif korporasi mengenai dampak Subsidi yang terus meningkat akibat dari pada kurang tepatnya penyaluran dari BBM.

Menjalankan fungsi pengawasan untuk mitra Komisi VII DPR RI di antaranya Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ingin memastikan distribusi LPG 3 Kg dan BBM untuk Aviasi penerbangan yang sangat krusial bagi kebutuhan pariwisata di Provinsi Bali, Kamis (21/9/2023).

“Penyaluran yang lebih tepat sasaran dalam langkah-langkah ini kan merupakan sebuah ikhtiar yang dilakukan dan kita apresiasi dan kita dukung, meskipun payung hukumnya belum kuat, harusnya Perpresnya harus segera selesai sehingga Pertamina punya dasar yang kuat dalam rangka melakukan penertiban,” tegasnya kepada Parlementaria di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII.


Seperti yang diketahui bahwa Bandara Ngurah Rai di Bali merupakan salah satu bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia, dengan kebutuhan Avtur rata-rata 2.500 mililiter/hari. Hal tersebut mendorong Pertamina untuk menjamin pasokan Avtur dari TBBM Manggis dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ngurah Rai, dengan memperkuat pola pasokan, digitalisasi DPPU serta menambah kapasitas penyimpanan Avtur di TBBM Manggis hingga menjadi 35.000-40.000 KL. Dengan kapasitas tersebut diharapkan coverage days mencapai 23 hari dan dikategorikan aman untuk pasokan Avtur tersebut.

Sebab itu, Mukhtarudin berupaya ketersedian BBM khususnya BBM bersubsidi juga merupakan hal yang sangat penting untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengawasan distribusi BBM tepat sasaran juga perlu ditingkatkan demi menjamin penyaluran kepada masyarakat.

“Dengan baiknya jika ada dasar hukum yang kuat terkait dengan masalah penyalahgunaan di daerah lain, ya ini yang harus jadi waspada atau pemerintah terutama BPH Migas sebagai yang ditugaskan untuk mengawasi hilirnya dengan mengawasi secara ketat,” tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Red