Reportika.co.id || Kabupaten Bekasi – Pasca TPA Burangkeng di segel Carsa Hamdani Ketua Umum (Ketum) Prabu PL menilai pengurus UPTD Kebersihan wilayah Kabupaten (Kab) Bekasi tidak maksimal tangani permasalahan sampah di Kabupaten Bekasi. Jum’at, (06/12/2024).
Seiring dengan pasca Menteri LH Sidak ke TPA Burangkeng, saya memiliki saran terkait pembuatan kebijakan yang serius dan tepat untuk masalah sampah.
“Hari ini kunjungan komisi III DPRD Kab. Bekasi ke TPA Burangkeng, tentunya sudah bisa digambarkan bahwa mereka sudah mulai serius menangani soal masalah sampah di TPA Burangkeng,” ujarnya di Sekretariat Prabu PL,Cinyosog, Desa Burangkeng.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah harus lakukan kajian dari dasar, publik diberitahu hanya soal masalah longsor, macet, yang memang terjadi.
Selain itu, tegasnya, ada yang sangat mendasar, mengingat Dinas Lingkungan Hidup (LH) mempunyai bidang-bidang.
“Khususnya di bidang Kebersihan yang mempunyai kepala tugas teknis dilapangan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) didalam lingkungan dinas LH,” ucapnya.
“UPTD Kebersihan ini merupakan dasar yang harus disikapi adanya permasalahan penumpukan sampah di TPA Burangkeng,” paparnya.
Jadi, sambung Carsa, UPTD Kebersihan ini mempunyai wewenang mengurus sampah, saya melihat secara nyata dan mendapat laporan dari para sopir pengangkut sampah, ternyata tata kelola UPTD Kebersihan amburadul.
“Ketika sopir memiliki pegangan armada pengangkut sampah yang merupakan fasilitas dari pemerintah, jelas dia harus bekerja,” jelas Carsa.
“Tetapi jika kerja sopir ditarget, menurut saya ini tidak benar, bagaimana sistem ini berjalan dengan baik, bagaimana data yang disampaikan dilapangan bisa benar jika ditarget, dan yang lebih mencenangkan lagi sopir diduga ditarget uang setoran,” bebernya.
Artinya, ketika ada dugaan sopir ditargetkan setoran, data yang dilaporkan tidak akan benar, berapa yang dilayani dengan berapa jumlah laporannya.
“Itu semua merupakan tanggungjawab pengurus UPTD Kebersihan yang memberi dan memiliki wewenang kepada sopir, sekali lagi sistem seperti ini tidak benar,” tambahnya.
“Akibat target yang diberikan, kinerja sopir dalam menjalankan tugas tidak akan maksimal, mereka lebih memikirkan target, makanya banyak terjadi permasalahan dilapangan,” tuturnya.
Carsa Berharap pemerintah sekarang dan wakil rakyat agar bersinergi dalam hal yang positif dalam membenahi masalah sampah.
“Jangan sampai perjuangan komisi III DPRD dengan Pemerintah jadi sia-sia dengan perbuatan oknum pengurus UPTD Kebersihan yang tidak tanggung jawab,” pungkasnya.
Sule
