Reportika.co.id || Palembang – Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH membuka Gelar Operasional (GO) bulan Juli-Agustus 2022 di lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Senin (19/9).
Irjen Pol Toni menjelaskan, bahwa setiap kegiatan seperti ini perlu dilakukan evaluasi kinerja dalam hal GO yang digelar ini, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi.
“Kegiatan GO kita adakan rutin untuk melakukan evaluasi sehingga dibulan berikutnya kinerja kita makin optimal,” ujarnya. Dengan diadakannya evaluasi seperti ini pihaknya dapat mengetahui beberapa kekurangan, Sehingga dapat di perbaiki kedepannya.
Dirinya menjelaskan, bahwa dalam kegiatan ini pihaknya membahas mengenai peningkatan isu-isu masalah kasus kejahatan konvensional. “Saya mendapatkan laporan kalau di hitung laporan itu di hari kerja mencapai 49, namun hari ini kita mendapatkan 14 laporan karena kemarin libur,” aku dia.
Selain itu juga, harus meningkatkan penegakan hukum seperti judi, sumur ilegal hingga tindak kejahatan lainnya di wilayah Sumsel, untuk memberikan keamanan kepada masyarakat.
“Masalah sumur ilegal ini yang kita terus berusaha mengatasinya, seperti di Muba ada 7.734 sumur ilegal. Itu pun belum termasuk daerah lainnya, sehingga hal ini perlu disikapi,” aku dia.
Pihaknya harapkan dari kegiatan ini banyak masukan dan biaa memperbaiki dalam perencanaan di bulan berikutnya yang diharapkan akan lebih baik lagi.
Pada kesempatan Gelar operasional (GO) Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Ucu Kuspriyadi Sik,MH juga memaparkan tentang pendataan pegawai Non ASN atau tenaga Honorer (PHL) Polri
Ucu menjelaskan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk lebih waspada dan melaksanakan pengawasan guna menjaga marwah Institusi Polri terkait pendataan Pegawai Non ASN atau Tenaga Honorer/PHL Polri.
Hal ini dikatakan oleh Karo SDM, Kombes Pol Ucu Kuspriyadi SIK MH M Si disaat Gelar Operasional (GO) Mapolda Sumel senin (19/9).
Kombes Pol Ucu menjelaskan, bahwa terkait hal itu pihaknya sampaikan arahan Kabagrimdik PNS SSDM Mabes Polri tentang pengawasan dan kewaspadaan terkait pendataan Pegawai Non ASN atau Tenaga Honorer/PHL Polri.
“Ada dua isu yang harus kita waspada yakni adanya orang atau oknum yang memberikan isu bahwa pendataan PHL untuk diangkat langsung menjadi PNS Polri, dan adanya orang atau oknum yang mengatasnamakan Anggota Polri/PNS Polri atau orang BKN Pusat,” ujarnya.
Hal itu dilakukan hanya untuk mencari kesempatan dan keuntungan dengan dalih bisa memasukan ke dalam database BKN yang bisa langsung diangkat menjadi PNS dengan meminta/memberikan sejumlah uang yang cukup banyak jumlahnya.
“Terkait hal itu kita meminta kepada para Kasatwil jajaran, rekan-rekan, para Kasubbagrenmin dan Kabag SDM Jajaran Polda Sumsel untuk lebih waspada dan melaksanakan pengawasan guna menjaga marwah Institusi Polri,” katanya.
“Agar melaporkan kepada pimpinannya masing-masing bila terjadi hal tersebut. “Disini perlu kita pahami bahwa pendataan PHL bukan langsung untuk diangkat menjadi CPNS Polri, tapi hanya bersifat pendataan saja yang akan digunakan untuk pemetaan terkait jumlah PHL, tingkat pendidikan, jenis tugas dan usia di masing-masing Kementerian/Lembaga,” bebernya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah bahwa setiap orang yang akan diangkat menjadi CPNS ataupun PPPK, dilaksanakan melalui Tahapan Seleksi (Tes/Ujian) tegasnya.
Terpisah Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Supriadi MM menjelaskan pada kegiatan gelar operasional (GO) juga diberikan Piala dan bendera kepada satwil jajaran yakni terbaik satu dalam penanganan Harkamtibmas Polres Musi Banyuasin,terbaik kedua diraih Polrestabes Palembang dan terbaik ketiga Polres Prabumulih sedangkan dalam penanganan Covid 19 terbaik pertama Polres Musirawas,terbaik kedua Polres Lahat dan terbaik ketiga Polres Prabumulih,
“Sedangkan yang meraih bendera putih Polres Musi Banyuasin dan Bendera hitam diraih Polres Pagar Alam,Supriadi menjelaskan bendera Hitam maupun Putih ditetapkan berdasarkan penggabungan nilai antara penilaian bidang operasional dan penilaian bidang pembinaan,” tukasnya.
Hendri/Hms
