Reportika.co.id || Bekasi – Ketua Pengurus Daerah Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PD KAMI) Kabupaten Bekasi, Ahmad Buhori, Rabu (19/10/2022) mendukung langkah aparat penegak hukum (APH) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar ikut mengawasi langsung proses open bidding pejabat Eselon II Pemkab Bekasi.
“PD KAMI Kabupaten Bekasi mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk turun gunung, awasi tindak tanduk panitia seleksi (Pansel) open bidding Eselon II yang berasal dari Pemprov Jabar termasuk para pendaftar open bidding,” katanya.
Bukan tidak mungkin selama proses open bidding, para peserta juga Panselnya sudah sepantasnya diwaspadai lantaran bisa saja terjadi dugaan adanya pemberian dan penerimaan.
“KAMI mendapatkan informasi pejabat-pejabat yang sedang melakukan Open Bidding saat ini sering bolak-balik ke Bandung. Alasannya beragam, mulai dari rapat, sampai peningkatan kapasitas pegawai.Tidak menutup kemungkinan salah satu Pansel open bidding yang berasal dari Pemprov Jabar dijadikan narasumber dari kegiatan itu. Itulah mengapa PD KAMI Kabupaten Bekasi minta aparat penegak hukum dari Kejari Kabupaten Bekasi dan Kejati Jabar awasi mereka,” katanya.
Kalau perlu kata Buhori, Kejati Jabar menunjukan keseriusannya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada peserta open bidding yang kedapatan melakukan penyuapan terhadap Pansel.
“KAMI percaya Kejati Jabar tidak tinggal diam mengawasi seleksi proses open biding pejabat di Pemkab Bekasi,” jelasnya.
Untuk diketahui, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan pernah menegaskan tidak ada transaksional selama dirinya menjabat dalam menata mutasi rotasi dan seleksi open bidding aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bekasi.
(Sule)
