Reportika.co.id || Jakarta – Mantan Ketua KPUD Kabupaten Sarmi Iman H. Keliwar Manipora saat ini menjadi salah satu kandidat potensial dalam perebutan kursi orang nomor satu di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua pada pilkada 2024 nanti.
Iman H. Keliwar Manipora menjelaskan bahwa ketertarikan untuk maju dalam pilkada serentak tahun 2024 disebabkan karena banyaknya permintaan dari tokoh masyarakat dan kalangan muda agar membenahi segala permasalahan di Kabupaten Sarmi selama ini yang tidak terselesaikan.
“Saya tertarik pada dunia politik, banyaknya dorongan dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda agar saya maju dalam pilkada serentak tentunya mereka berharap agar saya bisa membawa perubahan dan menyelesaikan segala permasalahan di Kabupaten Sarmi ini,” papar Iman H. Keliwar Manipora kandidat calon Bupati Kab. Sarmi tahun 2024 ketika dikonfirmasi via telepon (31/01/2023).
Ketika ditanya visi dan misi nya, kembali ditegaskannya bahwa visi dan misi utama yaitu membawa masyarakat Kabupaten Sarmi menjadi masyarakat yang maju, cerdas, dan sehat.
“Visi dan misi utamanya adalah membawa masyarakat Kabupaten Sarmi menjadi masyarakat maju secara ekonomi dan pendapatannya, masyarakat yang cerdas tentunya pendidikan menjadi konsen saya utamanya, serta masyatakat yang cerdas dengan sasaran pembenahan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Sarmi. Saya berjuang bersama masyatakat Kabupaten Sarmi untuk keluar dari keterpurukan saat ini,” tegasnya.
Dirinya mengutarakan bahwa potensi Kabupaten Sarmi sangat besar yaitu dari Sumber Daya Alam yang jika dikelolah dengan baik dan benar maka sangat memungkinkan masyarakat Kabupaten Sarmi akan maju.
“Potensi SDA kita sangat besar, ini kalau dikelolah dengan baik dan benar maka saya yakin masyarakat kita di Kabupaten Sarmi ini pasti sejahtera dan maju secara ekonomi dan pendidikannya. Kalau masyarakat percaya dan pilih saya nanti maka konsep saya yang ideal tentu membangun Kabupaten Sarmi dengan konsep Good Governance dan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek tapi saya libatkan masyarakat sebagai subjek untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis daerah,” tutupnya.
(Gr/Sule).
