Ikhtiar Lawan Pengekangan Partisipasi Rakyat, Partai Buruh Gelar FGD Tolak Presidential Threshold 20%

Reportika.co.id || Jakarta – Partai Buruh menggelar Focus Group Discussion (FGD) Menolak Presidential Threshold 20%, dengan tajuk Cabut Presidential Threshold Mengingkari Demokrasi, bertempat di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, pada Senin (31/7/2023).

“Bahwa FGD tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari ikhtiar partai, dalam melawan pengekangan partisipasi rakyat,” kata Said Iqbal Presiden Partai Buruh dalam sambutannya.

Dengan adanya Presidential Threshold diyakini, menjadi salah satu penghambat untuk menutup peluang adanya pilihan calon presiden yang beragam, bagi masyarakat.

“Meskipun sudah ada 30 kali upaya menggugat melalui Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi dan tidak ada permohonan yang dikabulkan, tapi kita akan terus berikhtiar,” tegas Said Iqbal.

Seperti diketahui, Partai Buruh sendiri telah resmi mendaftarkan JR terkait aturan ambang batas suara 20% atau Presidential Treshold ke MK pada beberapa hari lalu.

Said Iqbal juga menerangkan, bahwa dirinya akan terus mendorong upaya tersebut demi menghapus aturan yang sarat akan kontroversial tersebut. Ditambah lagi, akan terus mengajak masyarakat untuk melakukan aksi penolakan bersama.

“Kita akan melakukan aksi massa terus menerus, untuk menggapai tujuan kita bersama,” tambah Said Iqbal.

Aksi Buruh Tuntut Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Naikan Upah 15 Persen

Hasil FGD, kata Iqbal, akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dipertimbangkan dalam uji materi atau judicial review.

“FGD tersebut juga dihadiri 300 orang dari berbagai lapisan dan kalangan seperti buruh, petani, nelayan, miskin kita, miskin desa, aktivis lingkungan hidup dan HAM, aktivis perempuan, PRT, buruh migran, akademisi, mahasiswa, disabilitas, guru dan tenaga honorer, pensiunan, milenial dan Gen Z, ojol, pedagang kaki lima, dan kalangan rakyat jelata lainnya,” jelasnya.

Partai Buruh juga akan menggelar aksi jalan kaki ribuan buruh dari Bandung ke Jakarta selama 8 hari, dari tanggal 2 sampai 9 Agustus 2023.

“Aksi longmarch Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh ini membawa 4 tuntutan. Satu, cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen. Dua, cabut omnibus law UU Cipta Kerja. Tiga, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Dan yang keempat, cabut UU Kesehatan,” pungkasnya.

FGD Menolak Presidential Threshold 20% tersebut pun digelar secara langsung dan daring. Selain dihadiri sejumlah petinggi dari Partai Buruh, turut hadir langsung narasumber di antaranya ialah Dr. Rizal Ramli, Dr. Fery Amsari, Dr. Refly Harun, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, Dr. Bivitri Susanti, Ketua Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati dan Wakil Bendahara LBH Muhammadiyah, Moh. Qobul Nusantara.

Dan beberapa narasumber yang hadir melalui zoom seperti Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sandyawan Sumardi, Jaya Suprana.

“Terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk seluruh kawan-kawan media yang memberitakan informasi ini seluas-luasnya,” ujarnya

“Mari kita simak bersama bagaimana gagasan yang diberikan oleh para pakar dan ahlinya. Dan kita akan bawa hasil FGD ini nanti ke MK dengan upaya yang sudah kita lakukan,” katanya

Samsudin