HmI komisariat Al-Ishlahiyah Binjai tolak wacana kenaikan BBM

Reportika.co.id || Binjai, Sumut – Tolak wacana kenaikan BBM, HmI Komisariat Al-Ishlahiyah Binjai Periode 2022-2023, Rezeki Arinanda selaku ketua umum mewakili seluruh kader HmI Komisariat Al-Ishlahiyah Binjai.

Sesuai dengan surat instruksi dari PB HMI periode 2021-2023, dengan nomor surat 606/A/SEK/01/1444.

 

Tentang penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Selasa (30/08/2022)

 

Maka dengan ini HmI Komisariat Al-Ishlahiyah Binjai Periode 2022-2023 turut menyatakan sikap :

 

1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19.

 

2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik; dan

 

3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

 

Adapun rekomendasi PB HMI ke pemerintah terkait persoalan Energi.

 

1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM;

 

2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan;

 

3. Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik ;

 

4. Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM, dan

 

5. Mendorong percepatan transisi energi dari Energi Fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

 

“Sebagai kader HmI yang ada dijajaran Komisariat, kami juga merasa sangat menyayangkan apabila hal ini terjadi pada masyarakat Indonesia. Dan kami juga akan terus mengawal agar pemerintah Indonesia selalu memberikan nilai-nilai keadilan kepada masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

 

RA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *