Gelar Aksi, HMI Tuntut PJ Bupati Polman Dicopot, dan Pimpinan Evaluasi Kinerja OPD Polman

Reportika.co.id || Polman, Sulbar – Jenderal lapangan aksi demo HMI, Yusril mengatakan, aksi demo digelar Mahasiswa yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam cabang Polewali Mandar menggelar aksi damai hari ini, Senin, tanggal 14 Desember 2024.

 

Masa aksi menyampaikan aspirasi terkait dengan berbagai masalah termasuk pelayanan masyarakat dan salah satu tuntutannya, adalah Yusril, yang meminta kepada Pemprov Sulawesi Barat APH mencopot jabatan Muhammad Ilham Borahima sebagai Penjabat Bupati Polewali mandar, dan mendesak PJ Bupati Polewali Mandar membayarkan sisa gaji PPK tahun 2023, periksa mantan Kabag Umum termasuk meminta APH memeriksa Pj Bupati Ilham Borahima bersama koroninya dalam Pemkab Polewali mandar maupun periksa mantan Kabag Umum Pemkab Polewali Mandar.

 

Selain itu, Pengunjuk rasa juga menyoroti pengelolaan keuangan Pemkab Polewali provinsi Sulawesi Barat Mandar dinilai buruk dan mendesak pemerintah Sulbar mengevaluasi PJ Bupati Polewali mandar sekaligus mencopot sebagai PJ Bupati Polewali mandar serta mengevaluasi Kinerja seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Polewali mandar.

 

Hanya saja dalam aksi demo digelar HMI itu merasa kecewa lantaran PJ Bupati diharapkan memberi keterangan penjelasan disampaikan tetapi PJ Bupati Polewali mandar itu tidak ada ditempat dan sangat disayangkan tidak satupun pejabat, bahkan kondisi kegiatan kantor sepi dan beredar isu bahwa dengan alasan sebagian besar mereka tugas luar daerah dan tidak satupun BB pejabat menemui para pendemo sehingga pendemo yang jumlahnya sekitar puluhan orang kecewa aksi HMI itu kemudian melanjutkan aksi gedung DPRD Polewali mandar untuk menyampaikan aspirasi, dalam dengan menyuarakan persoalan Perawat honorer yang mengabdi di jajaran dinas kesehatan Polewali mandar yang tidak dapat mendaftar PPPK tahun 2024 karena tidak terdaftar dalam data base BKN pusat.

 

Diketahui sebelumnya puluhan honorer perawat dalam jajaran dinas kesehatan Polewali mandar telah mengadu menyampaikan aspirasinya ke Komisi IV DPRD Polewali mandar,hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 lalu.

 

Menurut koordinator dan juru bicara aksi, Deby saat orasi didepan pintu masuk gedung DPRD Polewali Mandar, selama ini perawat yang masih status honorer memiliki tugas berat tapi mulia untuk setiap saat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis tetapi mereka mendapatkan gaji honor tidak sesuai harapan.

 

“Harusnya anggota DPRD Polewali Mandar dapat mencarikan solusi terkait masalah dialami perawat honorer di daerah ini,bahkan Deby menilai, perawat juga pahlawan tanpa tanda jasa dan setiap hari bekerja keras tetapi seringkali gajinya sangat minim,” Papar Deby.

 

“HMI cabang Polewali Mandar ikut mendukung penuh dan mengawal perjuangan tenaga perawat untuk mendapatkan hak- haknya dengan mendesak kepada Pemkab Polewali mandar dan pemerintah provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah pusat agar segera mendaftarkan tenaga honorer perawat dan non ASN supaya memiliki status jelas termasuk mendesak pemerintah memberikan kesempatan yang sama dalam mengemban karir tanpa diskriminasi,” Paparnya.

 

Aksi demo HMI dilakukan HMI itu berjumlah puluhan orang itu berjalan lancar dan tertib berkat pengawalan ketat oleh aparat keamanan dari Polres Polewali Mandar

 

Lap: ANDIRA Sulbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *