Reportika || Kab Bekasi – Haji Yaman Edi Bair sesepuh sekaligus Ketua Dewan Fatwa Petanesia (Pecinta Tanah Air Indonesia) Kabupaten Bekasi memberi tanggapan mengenai Forkopimda yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berperan menjadi Dinamisator secara pararel khususnya di Kabupaten Bekasi.
Forkopimda sendiri terdiri dari perwakilan beberapa lembaga, yang keanggotaannya diharapkan bisa saling menciptakan pelaksanaan hubungan serta menjalin kerja sama ditingkat daerah yang harmonis sesuai tupoksinya masing-masing.
Keberadaan PERKOPIMDA telah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2022, tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang memiliki tujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang berorientasi kepada pembinaan, pengembangan, koordinasi sampai mengenai penanganan terjadinya potensi konflik di tengah masyarakat.
Ia menegaskan atas dasar penilaian obyektif dan dukungan Forkopimda Kabupaten Bekasi kepada Dani Ramdan sebagai Penjabat Bupati, tentunya tak lepas dari kinerja Dani Ramdan selama setahun belakangan memimpin Kabupaten Bekasi dengan prestasi dan kemampuannya menghadirkan berbagai perubahan.
“Dalam pandangan saya pribadi sebagai Ketua Dewan Fatwa Petanesia (PencintaTanah Air Indonesia), bentuk dukungan moril yang telah tersampaikan oleh unsur Forkopimda Kepada saudara Dani Ramdan adalah modal dasar untuk terus melakukan inovasi – inovasi program kerja pemerintah daerah 1 tahun kedepan”.
“Alasan tersebut tentunya memiliki indikator – indikator berdasar atas keberhasilan yang telah dicapai olehnya,” ucap Haji Yaman Edie, Pada Selasa (Malam) 11/04/2023.
Pria berusia 71 tahun tersebut mengatakan, “ditambah lagi dengan dukungan tokoh Alim Ulama serta para Cendikiawan, merupakan penguatan logis yang menurut saya bisa dijadikan referensi penting dan dasar alasan untuk mempertahankan dan mengusulkan kembali Dani Ramdan sebagai Penjabat Bupati Periode 2023-2024, melanjutkan beberapa program kerja yang dirasakan belum tuntas dan butuh penyelesaian akhir. membutuhkan penyempurnaan agar sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat kabupaten Bekasi” Imbuhnya.
Megenai usulan perpanjangan Dani Ramdan, Ia melanjukan. Yang pro maupun kontrak terhadap pria kelahiran Garut tersebut adalah hal tidak usah di perbesarkan lagi, saat ini lebih baik kita Fokus, agar yang bersangkutan bisa melanjutkan program – program tertunda sebelumnya, yang belakangan ini Dia kerjakan selama menjabat sebagai PJ Bupati Bekasi.
“Terkait Fenomena Politik lokal yang baru saja mereda dalam beberapa minggu terakhir, dengan aksi mendukung dan menolak Dani Ramdan untuk diusulkan kembali menjadi penjabat Bupati, sebaiknya diakhiri untuk tidak dipersoalkan lagi,” harap H.Yaman Edie Bair.
“Kita akhiri Intervensi yang terlalu maju, Biarkan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri menjalankan kebijakannya sesuai amanat undang-undang,” tegasnya, kepada awak media.
“Yang harus kita lakukan saat ini adalah turut mengawal program-program strategis yang telah dicanangkan oleh Dani Ramdan tersebut agar bergulir dan tuntas, termasuk embrio Pemekaran Kabupaten Bekasi,” Katanya.
“Peletakan dasar-dasarnya harus segera bergulir dalam bentuk SKB antara PJ.Bipati dan Ketua DPRD, kemudian ada TP2D yang harus segera dibuat rumusan nomenklaturnya, penganggarannya agar berjalan sesuai kepentingannya termasuk juga program pengentasan pengangguran, program peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi serta program sinkronisasi CSR dengan program OPD” Papar H.Yaman Edie.
“Saya pikir yang terpenting saat ini adalah kita harus dukung bersama program kebijakan Dani Ramdan yang membutuhkan penyempurnaan 1 tahun kedepan,” Tutup mantan ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi itu dalam keterangan di akhir kalimatnya.
Ia menghimbau, sebagai komponen masyarakat sudah saatnya untuk melihat perbedaan sebagai energi positif agar Kabupaten Bekasi lebih maju kedepannya.
Ekka
