Reportika.co.id || Polman, Sulbar.- Sebagai bukti kalau kinerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, yang sementara dibawa kendali Drs. M.Natsir, MM sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pasca meninggalnya Kadis didefenitif, H. Arifuddin Toppo, S.Pd, M.Pd beberapa bulan lalu.
Plt Kadis Dikbud Sulbar, M.Natsir, MM, yang merupakan Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, yang diserahi tugas rangkap jabatan oleh Gubernur, Sulbar periode HM.Ali Baal Masdar, yang telah berakhir masa jabatannya tahun 2022 lalu dan digantikan oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr.Akmal Malik, M.Si sebagai Penjab Gubernur, hingga sekarang nampaknya penataan lembaga institusi pendidikan yang membawahi tingkat SMA dan SMK/ SLB di Provinsi Sulawesi Barat, tidak pernah luput dari masalah, baik persoalan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik yang dibiayai DAK APBN 2022, yang mana sejumlah kegiatan DAK infrastruktur gedung dan ruangan kegiatan belajarq dibeberapa daerah kabupaten di Sulbar kegiatan fisiknya mangkrat dan menyeberang di Tahun Anggaran 2023, dengan menggunakan anggaran puluhan miliar dari APBN melalui DAK, padahal kegiatan dilakukan untuk Tahun Anggaran 2022, bahkan hingga Minggu ke empat Maret masih ada sekolah kegiatan fisiknya masih berlangsung dan belum finising seperti SMK negeri Paku kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dikelola kelompok masyarakat, Komite sekolah dan pihak sekolah dan merupakan perbatasan provinsia induk, Sulsel dengan Sulbar.
Khusus pencairan dana Bos, untuk SMA maupun SMK dalam jajaran Dinasa Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, hingga sekarang dana Bos beluma cair sehingga sejumlah sekolah jajaran Dinas Dikbud Sulbar di Kabupaten Polewali Mandar mengeluh lantaran dana Bos belum cair, sementara kegiatan proses belajar khususnyaa ujian akhir sekolah bagi siswa kelas XII Tahuna Pelajaran 2022/2023 rencananya digelara Minggu pertama April 2023 termasuk sumestera genap bagi siswa kelas X dan XI.a
Seperti disampaikan Kepala SMA Negeri 1a Polewali, Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd ketikaa bincang- bincang Jurnalis media ini beberapa waktua lalu.
Menurut Rahman, M.Pd,a sesungguhnya kalau dana Bos tidak caira dalam waktu dekat, sementara kegiatan ujian akhir sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023 dana semester genap bagi siswa kelas X dan XI sesuai kelendera pendidikan, yang rencananya digelar April 2023, dapat dipastikan akan mempengaruhi kualitas proses kegiatan agenda nasional tersebut sehingga pihaknya mengharapkan agar pemerintah melalui manager dana Bos Dinas Dikbud Sulbar segera menerbitkanaa rekomendasi surat perintah pencairan dana Bos untuk triwulan pertama tahun 2023.
“Saya bingun dana sementara menunggu terbitnya surata rekomendasi pencairan dana Bos dari Provinsi setiap sekolah dalam jajaran dinas Dikbud Sulbar, dan mudah-a mudahan cepat terealisasi agar kegiatan proses dan khususnya ujian bagi siswa dapat berjalan lancar dana sukses”, pungkas Rahman.
Senada dengan kasi Keuangan SMA Negeri 3 Polewali, Nurdin, S.Pd.I yang dimintaia tanggapannya berkaitan dengan lambatnya pencairan dana Bos pada triwulan pertama tahun 2023. Menurut Nurdin, sesungguhnya jika dana Bos tidak cair tepat waktu, maka dapat mempengaruhi kegiatan di sekolah utamanya kegiatan proses belajar mengajar maupun kegiatan ujian di sekolah terutama honor bagi tenaga PPK juga belum terbayarkan termasuk utang sekolah dari mitra yang juga belum terbayarkan sejak Januari hingga sekarang, apalagi dalam bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah,a yang sangat membutuhkan dana, sehingga pihaknya berharap semoga prosesa pencairan dana Bos segera direalisasikan.aa
“Hingga berita ini tayang, belum mendapatkan keterangan resmi dariaaa pihak dinas Dikbud Sulbar yang bertanggungjawab masalah pencairan dana Bos di jajarannya,” kata Nurdin.
Laporan : ANDIRA
