Reportika.co.id || Lebak, Banten – Gerakan Melawan Pemuda dan Rakyat (GEMPAR) yang terdiri dari Forum Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (FP3B) Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Persatuan Relawan Untuk Masyarakat (Perum) ancam akan melaporkan Dinas Kesehatan ke Kementrian Kesehatan (Kemenkes) terkait carut-marutnya di tubuh Dinkes Lebak. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) GEMPAR Aditya Ramadhan pada awak media menindaklanjuti aksi, Kamis (20/10/2022).
“Jika tidak segera digubris oleh Pemerintah Kabupaten Lebak terkait tuntutan aksi kita kemarin, tentu kita akan melakukan aksi kembali dan akan melaporkan Dinkes Lebak ke Kementrian Kesehatan RI agar dilakukan tindakan tegas sesuai aturan dan mendesak APH segera turun mengungkap pelaku dugaan adanya suap tersebut,” tegas Aditya.
Menurut Aditya persolan kesehatan adalah persoalan yang serius. Dimana di dalamnya itu terkait penanganan yang langsung bersentuhan dengan nyawa manusia.
“Jika aturan itu di tabrak, lantas apa pedoman kita di negara hukum ini. Maka semua hal yang melanggar tentu ada sanksi yang mengatur hal itu. Kami harap hukum juga tidak pandang bulu dan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun oknum yang terlibat didalamnya harus di proses secara hukum. Baik persoalan dugaan adanya suap, melakukan rawat inap tanpa ijin, juga pemberian obat yang diduga hingga memakan korban seorang bayi tubunya hingga membiru. Kami akan tegas mengawal kasus ini hingga tuntas,” kata Aditya yang juga aktivis Mahasiswa di Banten.
Aditya juga mengaku sudah membuat laporan ke Badan Kepegawaian Daerah Lebak juga mengirimkan surat audensi ke Inspektorat Lebak untuk menindaklanjuti persoalan dugaan carut marutnya Dinkes Lebak.
“Kita tadi hari ini sudah membuat pelaporan pengaduan juga meminta agenda audensi bersama Inspektorat perihal Dinkes Lebak. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita tegas akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gerakan Melawan Pemuda dan Rakyat (GEMPAR) yang terdiri dari Forum Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (FP3B) Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Kesehatan Lebak dan di depan Pemda Kabupaten Lebak, Rabu (19/10/2022).
Aksi tersebut karena Dinkes Lebak dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan Puskesmas, juga diduga adanya suap di tubuh Dinas Kesehatan dan terkait dugaan pembiaran terhadap praktek rawat inap di salah satu klinik.
“Aksi ini adalah buntut carut marutnya di tubuh Dinkes Lebak. Pertama soal Pelayanan yang kami nilai sangat lemah dalam pengawasan di Puskesmas yang telah memberikan obat hingga ada korban seorang bayi hingga tubuhnya membiru, kemudian adanya dugaan suap menyuap, lebih mirisnya lagi ada pembiaran di salah satu klinik yang belum memiliki ijin tapi terkesan dibiarkan beroperasi,” tegas Korlap Aksi Aditya Ramadhan.
Menurut Aditya aksi tersebut sangat penting, karena itu mengandung soal kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebak.
“Kesehatan ini merupakan hal yang pundamental bagi masyarakat. Untuk itu, terkait pelayanan kesehatan, seharusnya kepala Dinkes Lebak melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh Puskesmas di Kabupaten Lebak sehingga tidak sampai terjadi ada bayi yang di berikan obat oleh Puskemas yang diduga hingga tubuhnya membiru tentu ini sangat miris sekali,” kata Aditya.
