Reportika.co.id || Morowali, Sulteng – SPBU Bahomahoni tepat barada di tengah ibu Kota kabupaten Morowali, kembali Menui Kesal, keluh bahkan sampai kecewa terhadap pelayanan pengisian BBM.
Pasalnya proses pengisian lebih diutamakan pada ratusan jerigen yang siap di isi BBM, belum lagi pengisian tersebut dikawal ketat oleh yang mengatur ditugaskan khusus memantau pengisian, ironisnya Setelah ditelusuri ternyata Jerigen yang sudah tertata rapi itu telah Terakomodir dengan kekuatan surat izin pengisian yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten sekretariat Kantor Bupati bagian ekonomi ditangani langsung Asisten 1 dan terbitan Surat izin terbitan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Morowali.
Penerbitan surat izin itu, prinsipnya mengarah pada pengisian subsidi BBM untuk warga khusunya nelayan, namun yang terjadi di SPBU Bahomahoni berbeda. Mestinya pengisian menyesuaikan daftar, nama para nelayan yang tertera dalam surat, belum lagi sistim pengawasan pengisian nampak antara petugas baik dari Diskanlut maupun BaG. Ekonomi berbeda faham. Masing-masing ingin mengambil kesempatan untuk mendominasi pengisian.
“Bukan hanya itu kekesalan lainpun lahir dari sejumlah pengendara umum maupun warga yang mengisi BBM, ada yang diwajibkan mengunakan Barcode dan nosel. Luar biasa,” Ungkap H Jufri.
“Tentu kami selaku warga biasa kecewa karena para petugasnya yang mengawasi lebih mengedepankan jerigen ataupun nosel bagaimana dengan kami, nah menyangkut kebutuhan BBM semua berhak, janganlah seperti yang terjadi di SpBU Bahomahoni, olehnya kami berharap agar pemerintah dapat turun langsung melihat, kronologis yang terjadi di SPBU, kami warga tidak ada salahnya bila mengucapkan hal fakta,” tandasnya
Demikian pula yang disampaikan izral Amin. Seenaknya saja mengisi jerigen atau karena memberikan tip kepada pemegang nosel, kasian hak masyarakat, ingin mendapatkan BBM subsidi pertalite,, dipersulit dengan berbagai cara, padahal rekomendasi itu dikeluarkan oleh Pemkab Bagian Ekonomi,
Dibawa koordinasi Asisten 2.
Managerial Kantor Pertamina Prov Sulteng, Nama Sengaja tidak dipublis, memberikan tanggapannya terkait penyaluran BBM yang optimal baik terhadap masyarakat pengendara umum maupun yang telah mengantongi rekomendasi untuk mendapatkan penyaluran atau suplai BBM tentu tidak akan berdampak pada kekesalan oleh sejumlah pengguna, apalagi bentuk penyaluran BBM itu di awasi langsung yang mengeluarkan izin atau rekomendasi penggunaan BBM.
“Ironis, kekecewaan warga yang terjadi di SPBU Bahomahoni bukan karena kelangkaan BBM namun lebih mengarah pada penguasaan oleh petugas atau pengawasan pengisian yang berasal dari pemkab, sangat disayangkan penyaluran BBM sering dilakukan pada malam hari, Belum lagi ditengarai Penyaluran atau pengisian BBM lebih memfokuskan pada rekanan petugas pengawasan, Mereke lebih mengutamakan jerigen jerigen yang mereka punyai. Kami tidak mempermasalahkan itu tetapi kenapa tidak ada pemerataan. Bagaimana sebenarnya aturan penyaluran yang dimuatkan dalam rekomendasi. Ataukah semua ini ada kepentingan sepihak,” Paparnya.
“Kami meminta kepada instansi yang menangani sesegera mungkin memantau penyaluran BBM di SPBU. Kami warga mempunyai hak yang sama,” Tutupnya.
Darman
