Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jawa Barat Lakukan Aksi di Depan Gedung DPRD, Minta Dukungan Segera di Angkat PPPK

Reportika.co.id || Kabupaten Bekasi – Ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer dari berbagai wilayah di Jawa Barat melakukan unjuk rasa didepan gedung DPRD Jawa Barat Jalan ponogoro kota Bandung, Senin (12/1/2025)

 

Para guru dan tenaga kependidikan honorer mereka berunjuk rasa dengan aksi long march, dari masjid PUSDAI ke gedung DPRD Jawa Barat, dan mereka berunjuk rasa untuk meminta agar diangkat, status mereka dari pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, Yang awalnya ingin menuju Gedung Sate menemui Pejabat PEMPROV JABAR.

 

Yudi Nurman Fauzi, Ketua Forum Komunikasi guru honorer SMK-SMA dan SLB Negri se-Jawa Barat, dalam kesempatan ini mengatakan kepada awak media.

 

“Hanya sedikit guru dan tendik honorer di Jawa Barat yang diangkat sebagai PPPK, melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat,” ucap Yudi Nurman Fauzi.

 

“Bahkan masih banyak terdapat guru honorer yang sudah puluhan Tahun mengabdi dan tinggal menunggu pensiun masih belum diangkat menjadi PPPK, dan banyak lagi teman-teman yang satu tahun lagi akan pensiun dan sudah mengabdi 20 Tahun belum juga ada kejelasan,”tambahnya

 

Yudi Nurman Fauzi, Ketua Forum komunikasi guru honorer SMK-SMA SLB se-Jawa Barat, menuntut Pemerintah agar serius dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh para guru dan tenaga pendidikan honorer, di tahun 2024, baru ada 1,529, guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4000, guru honorer tingkat SMK-SMA dan SLB Negri,” tegasnya.

 

“Kurniawan sebagai guru honorer Kabupaten Bekasi juga mengatakan kepada awak media bahwa apa yang di ucapkan oleh Yudi Nurman Fauzi sangat setuju.

 

“Bila mana ada sikap yang disampaikan dari pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat akan keterbatasan anggaran untuk pengkondisian atau pengangkatan PPPK non ASN yang terdata di BKN, maka kami dari SMK dan SMA dari Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, kami meminta untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,” tutup Kurniawan.

 

(Bemo).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *