Sejumlah SPM Mandek, Pemkab Polman Defisit Anggaran

Reportika.co.id || Polman,Sulbar – Ironis memang, walaupun Pemkab telah menerbitkan surat perintah membayar (SPM) kepada rekanan atau kontraktor pelaksana kegiatan fisik yang dilakukan Pemkab Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, tetapi SP2 D tidak kunjung dicairkan, sehingga sejumlah kontraktor pelaksana kegiatan fisik dilingkungan Dinas Dikbud Kabupaten Polewali Mandar terpaksa gigit jari dan menunggu janji Pemkab Polman.

 

Menurut Kabid Sapras Dinas Dikbud Polman Dedy Irawan, bahwa hingga sekarang terdapat Rp 14 miliar utang kepada kontraktor pelaksana fisik bidang pendidikan belum terbayarkan dan tetap menunggu pencairan dari BUD (BPKD), apalagi telah diterbitkan Surat perintah membayar (SPM). sementara sumber media Reportika menyebutkan, kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK fisik bidang pendidikan Tahun Anggaran 2023 yang telah SPMnya telah diterbitkan tetapi belum dicairkan tersisa lima paket pekerjaan, dengan nilai Rp 302 juta lebih dan sisa utang itu akan dibayarkan pemkab Polman.

SMPN 1 Campalagian Polewali Mandar, Pembangunan Tahun 2023, dan SPM Belum dicairkan oleh Pemkan

 

Sisa paket kegiatan DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2023 dan menjadi utang Pemkab Polman berdasarkan sumber Reportika yang enggan disebut jati dirinya yakni pembayaran termin kegiatan pembangunan saran dan prasarana dan utilitas sekolah SMP negeri 2 Campalagian, Kabupaten Polman adalah DAK SD Lanjutan 5 persen sebesar Rp 23 juta lebih kemudian prestasi kerja 100 persen SDN 007 Parallel Dak SD sebesar Rp 63 juta lebih maupun kegiatan kegiatan ruang unit kesehatan SDN 005 Sidodadi, DAK SD sebesar Rp 20 juta.

 

Selain itu, pembayaran termin 100 persen rehab sedang dan berat ruang kelas SMP negeri 1 Campalagian DAk SMP sebesar Rp 176 juta lebih, dan pembayaran termin 100 persen kegiatan fisik unit kesehatan sekolah SDN 028 Ugi Baru kecamatan Malili, sumber dana DAK SD sebesar 20 juta lebih.

 

Bahkan terdapat juga tujuh paket bidang pendidikan sumber anggarannya dari Dan alokasi umum (DAU) Tahun Anggaran2023 dan SPM juga sudah terbit tetapi SP2D SD juga belum dicairkan sekitaran Rp 1 miliar, yakni pembayaran termin 100 persen kegiatan rehab sedang dan berat ruang kelas, SDN 018 Rumpa sumber dananya DAU bidang pendidikan sebesar Rp 95 juta dan pembayaran termin 100 persen kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Laboratorium sedang dan berat SMP negeri Tutallu, sumber dananya DAU bidang pendidikan sebesar Rp 215 juta lebih, dan Termin 100 persen, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana utilitas SDaa Negeri 030 Talango dengan sumber dananya DAU bidang pendidikan sebesar Rp 263 juta serta pembayaran Termin 100 persen, kegiatan bidang pendidikan penambahan ruang kelas SD Aisyah Wonomulyo, dengan sumber dananya DAU bidang pendidikan 59 juta lebih,dan pembayaran Termin 70 persen, kegiatan rehab sedang dan berat bidang pendidikan ruang kelas SD negeri Matangnga sebesar Rp 125 juta lebih bidang pendidikan.

 

Hingga berita ini dikirim belum ada konfirmasi resmi terkait terbitnya SPM tetapi SP2D tidak dicairkan dan salah satu kebobrokan manajemen tata kelola pemerintahan pasca bergantinya pejabat sebutnya kepada Penjabat Bupati yang sering mendapat sorotan tanaman dari sejumlah elemen masyarakat yang dinilai tidak memiliki konsep menata dan mengelola pemerintahan yang banyak mengalami fenomena pasca pergantian kekosongan kepemimpinan di bumi Tipalayo, bahkan bukan saja kontraktor terkena imbas terjadinya defisit hingga mencapai 100 miliar. tetapi seluruh kegiatan pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat satu hal bakal melanda daerah ini akibat penganggaran lagi defisit hingga ratusan miliaran pasca berakhirnya masa jabatan dan ditinggalkan Bupati dua periode.

 

“Dan sistem penganggaran tampaknya sulit dikendalikan penjabat Bupati sekarang sebelum dan berbagai kegiatan bakal dilakukan Pemkab Polman diantaranya, pelaksanaan pilkada bupati Polman dan wakil bupati yang rencana digelar pada bulan November 2024 dan juga membutuhkan banyak anggaran pengaman pilkada, termasuk uang pesangon bagi anggota DPRD periode 2019-2024 termasuk pembangunan TPA Amola Kecamatan Binuang membuat wilayah ini yang memiliki predikat Kota Adipura tetapi berubah kota jorok akibat sampah berserakan di sejumlah wilayah,” ucap sumber kepada Reportika.

 

Lap: Andira sulbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *