Reportika.co.id || Jakarta – 300 Perwakilan dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Beraudensi dengan komisi II DPR RI yang berjumlah 90 ribu Honerer Satpol PP se indonesia. Senin (05/09/2022). Di gudung DPR RI Jakarta.
Dengan hasil yang memuaskan dan perjuangan FKBPPPN melalui mekanisme yang di tempuh dari surat menyurat akhirnya Honorer Satpol PP bisa beraudensi dengan Komisi II DPRI di ruang sidang dan di terima tuk di beri kesempatan berbicara.
Ketua Umum Fadlun Abdilah saat di beri kesempatan bicara mengatakan, pemerintah pusat melalui komisi II DPR RI agar mengeluarkan regulasi khusus untuk Satpol PP seluruh indonesia yang berjumlah 90 ribu masing – masing DPW perwakilan.
“Kami meminta sesuai amanat Undang – Undang No 23 Tahun 2014 pasal 256 Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil. Kami hanya meminta agar kami dari Honerer menjadi PNS Satpol PP se Indonesia karena memang Satpol-PP wajib PNS sesuai amanat UU,” Kata Fadlun
“Kerena memang beban kerja kami khususnya Ibu Kota maupun daerah yang lainnya sama. Ketika kita Red Satpol PP Honorer menjaga daerah penegakan Perda kita resikonya besar,$ ungkap Fadlun
“Seperti di Tanjung Priuk dan Kalimalang Kabupaten Bekasi Kota Bekasi dan daerah Jogjakarta kawan – kawan kita yang berkerja mempertaruhkan nyawa sampai ada yang meninggal, kepala nya retak, dan masih daerah -daerah lainya seperti Jogjakarta mereka menertibkan spanduk sampai ada yang kesetrum,” Ungkap
“Jadi ini bagi kami wajib diangkat menjadi PNS agar memahami bahwasanya beban kerja kami sangat berat. Nyawa yang kami pertaruhkan. Kami lapisan tiga (3) dari TNI, Polri dan Satpol PP,” Ungkapnya
“Bahkan kami itu menjaga kepala daerah di daerah – daerah dan pada dasarnya kami satpol pp honorer seluruh Indonesia sama. Bahkan kawan dari Anabas daerah terpencil dengan datang patungan uang Honor kawan – kawan satu kerja,” Tuturnya
“Apa lagi kami ini selalu mendapat resiko dalam bekerja di lapangan dan saya takutkan janganlah kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan susah kalau bagi kami minimal mensejahterakan keluarga anak istri inilah yang namanya jihad. Kami siap sampai manapun akan kami perjuangkan PNS harga mati,” Ungkapnya
DPR RI juga bentuk pansus penyelesaian honorer Satpol-PP menjadi PNS. saya selaku ketua umum akan mengawal pansus itu sampai kami menjadi PNS sesuai amanat UU No 23. DPR RI.
(Sule)
