Diduga Anggota PPK Dan PPS Se-Jakarta Timur Menerima Sejumlah Dana Besar

Reportika.co.id || Jakarta – Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Selasa 5 Maret 2024 terus diwarnai skorsing. Hingga Rabu, 6 Maret dini hari penghitungan juga masih diskorsing. Rawamangun, Jakarta Timur,

Saat proses rekapitulasi Selasa petang, penghitungan diwarnai aksi interupsi dari sejumlah saksi partai. Banyak protes yang dilayangkan sejumlah saksi, namun tak membuahkan hasil putusan yang jelas,

Salah satu saksi partai Rudy Darmawanto menilai secara umum rekapitulasi berjalan baik dan dinamis. Namun Rudi merasa kecewa interupsinya terkait dugaan persekongkolan jahat dari penyelenggara pemilu tidak ada tindakan tegas.

“Rekapitulasi, pelaksanaannya se-Jakarta Timur secara umum berjalan baik dan dinamis.Tapi saya kecewa dengan perilaku penyelenggara yang masih membiarkan orang-orang yang terlibat indikasi persekongkolan jahat. Dimana beberapa dari anggota PPK PPS Cakung disinyalir menerima sejumlah dana besar, meskipun sebagian telah dikembalikan, perbuatan Itu telah mencederai masyarakat di Jakarta Timur,” ungkap Rudy kepada sejumlah awak media saat ditemui di lokasi rekapitulasi suara Hotel Luxury Inn,

Dikatakan Rudy, seharusnya dengan adanya dugaan yang mengarah gratifikasi, KPU DKI dan KPUD Jakarta Timur segera memproses informasi keterlibatan persekongkolan jahat sejumlah penyelenggara pemilu ditingkat bawah.

“Meski mengembalikan sebagian dana, tetapi perbuatan ini jelas tidak melepaskan tindak pidananya. Untuk itu meminta KPU agar memproses orang orang itu. Itu kejahatan politik, kejahatan hak konstitusi warga negara. Jual beli suara, mengalihkan suara ke orang lain,” tegasnya.

Perbuatan seperti itu kan cara cara yang pasti ketauan. Rudi menegaskan KPU harus bertindak. Melakukan penyidikan terhadap PPS dan PPK wilayah Kecamatan Cakung.

“Kejahatan politik hukumannya seumur hidup. Laporan tertulis tidak ditindak lanjuti. Komplain saat pleno juga, bukti ada saya. Saat minta klarifikasi KPU blm ada jawaban, kalau diteruskan kami mundur,” tegas nya lagi.

Tak hanya terkait dugaan gratifikasi terhadap sejumlah oknum penyelenggara pemilu. Rudy juga meminta dilakukan Pemilihan Suara Ulang di sejumlah TPS di Jakarta Timur.

“Ada beberapa TPS di Jaktim harusnya dilakukan PSU, ternyata saya kalah suara Bawaslu merekomendasikan agar tidak PSU.Desakan ini PSU terkait DPT Pindahan. Kok bisa DPTP mendapat surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi, harusnya kan hanya surat suara Capres Cawapres dan DPD RI,” beber Rudy lagi.

Adapun sejumlah DPTP beberapa TPS diantaranya, TPS.117 di Ciracas KTP Luar, TPS. 27 Palmeriam 3 KTP Luar, TPS. 105 Batu Ampar. KTP Luar, TPS. 148 Tengah 3 KTP Luar, Dan TPS. 071 Cijantung 5 surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dijadikan suara rusak dan Tps 290 Pulogebang 4 DPTB Dari Pasar Minggu dapat 4 surat suara.

Dengan sejumlah kekurangan yang mewarnai rekapitulasi penghitungan suara di Jakarta Timur hingga pleno, perwakilan dari PDIP menolak menerima hasil dan enggan menandatangani hasil pleno yang berakhir pada Rabu 6 Maret dini hari tadi.

“Mendasari proses sejak awal hingga akhir, pelaksanaan pemilu di Jakarta Timur jauh dari sempurna,” ungkap Eko Wicaksono Wakil Sekertaris DPC PDIP Jakarta Timur kepada wartawan.

Eko memastikan, KPUD Jakarta Timur yang dikomandoi Tedi Kurnia dalam pelaksanaan pemilu banyak terjadi dugaan kecurangan.

“Cara mereka menyampaikan klarifikasi dengan terlihat sangat jelas adanya kecurigaan-kecurigaan kecurangan yang dimaksud. Karena ini seolah menjadi tanda terkait dugaan tersebut yang ditunjukkan oleh para PPK Jakarta Timur,” jelas Eko

Sementara itu, ketua KPUD Jakarta Timur Tedi Kurnia yang hendak diklarifikasi terkait sejumlah kecurangan di wilayah Kecamatan Cakung lebih memilih menghindari wartawan dengan berbagai alasan.

“Saya ke kamar kecil dahulu,” jawab Tedi sambil berjalan ngeloyor lalu menghilang usai pleno rekapitulasi.

(Sule)