Gaji Belum Dibayarkan Puluhan Pegawai Dishub Polman Menjerit

Reportika.co.id || Polman, Sulbar – Nampaknya diakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, H Andi Ibrahim Masdar, Natsir Rahmat bakal meninggalkan segudang persoalan yang sekian lama terkesan tidak pernah tuntas disebabkan para pembantu Bupati kinerjanya menurun khususnya dibagikan penganggaran yang menangani proses pencairan gaji para pegawai di setiap OPD dalam lingkup Pemkab Polewali Mandar.

Salah satu diantaranya OPD dinas Perhubungan yang banyak memperkerjakan pegawai kontrak dan tenaga sukarela yang ditugaskan ditingkat UPTD, bahkan bukan saja tenaga kontrak, hingga sekarang belum terima gaji tetapi pegawai status ASN juga belum menerima gaji sehingga mereka menjerit, Padahal para ASN dinas Perhubungan sangat membutuhkan untuk kebutuhan keluarganya utamanya membayar utang yang diharapkan dari gaji mereka tetapi terkesan adanya dugaan bagian anggaran Pemkab Polman sengaja memperlambat pencairan gaji bagi pegawai khususnya di Dinas Perhubungan Polman, karena adanya penerapan deposito mingguan di salah satu Bank swasta di Kabupaten Polewali Mandar dan untungnya dinikmati bagi oknum pemilik rekening.

Halimah salah seorang bendahara program Dinas Perhubungan Polman kepada Jurnalis Reportika mengatakan, keluhannya bahwa hingga sekarang gaji bagi pegawai di Dinas Perhubungan Polman belum di cairkan oleh Pemkab Polman.

“Beberapa hari lalu pihaknya ketika hendaknya menyampaikan surat perintah pencairan uang di bagian penganggaran Pemkab Polman batal lantaran listrik padam sehingga harusnya gaji sudah bisa dicairkan melalui bank BPD tetapi semuanya terlambat ditandatangani dan semuanya gagal dilakukan pencairan dana untuk gaji bagi ASN maupun pegawai kontrak dan sukarela di Dinas perhubungan pemkab Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat,” tutur Halimah.

Lambannya pencairan gaji pegawai dilingkup Pemkab Polewali Mandar sejak kepemimpinan di periode kedua Ibrahim Masdar akibat kinerja para pembantu Bupati terkesan lambannya menduduki posisi jabatan bagi ASN diberi amanah hingga bertahun-tahun tahun dan terkesan tidak evaluasi kinerja sehingga peristiwa meresahkan bagi ASN yang selalu menjadi kunci percobaan bagi Kompol mafia dan penggelembungan anggaran APBD dan sistem Praktik penerapan yang sudah berlangsung tetapi pihak APH belum menemukan titik kerawanan potensi terjadinya dugaan Mark up.

Laporan: Andira Sulbar