Politisasi Rusak Kemurnian Perkaderan

Reportika.co.id || Binjai, Sumut – Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini memang perkaderan adalah jantungnya. Perkaderan yang suci itu seyogyanya harus dijaga oleh kader kadernya yang cenderung kepada nilai-nilai kritis, intelektual serta ideologis. Perkaderan is number one, begitulah logika dasarnya. Rabu, (18/10/2023).

Di dalam proses perkaderan juga mutlak sebagai proses penanaman nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Memberikan ruang berfikir yang seluas-luasnya. Dengan harapan akan lahir kader yang berkapasitas intelektual yang mumpuni dan peka serta kritis terhadap perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Merawat perkaderan pula baiknya dengan keadaan yang positif, bersih serta rasional. Dalam artian perkaderan memang harus di jadikan sebagai proses yang produktif. Maka, seharusnya perkaderan jangan lagi dijadikan sebagai kambing hitam. Dengan mempolitisasi perkaderan maka akan menambah kerusakan yang ada dalam sebuah organisasi.

Perkaderan bukanlah alat politik. Jadi, kader yang sudah melewati proses perkaderan tersebut harusnya memahami hukum dan peraturan yang ada didalam rumah (Organisasi) itu hakikatnya.

Namun demikian memang tidak bisa dipungkiri, begitu banyak kegagalan kader dalam memahami persoalan ini. Dalam perumpamaannya mobil yang memiliki bahan bakar yang terisi penuh namun ada kerusakan pada mesinnya, maka langkahnya adalah mesin mobil tersebutlah yang harus di perbaiki bukan menambah bahan bakar lagi dan lagi.
Begitulah harusnya peraturan dan hukum organisasi berlaku. Namun oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu juga akan menghalalkan segala cara agar tercapai keinginannya.

Dalam hal ini bagaimana mungkin suatu komisariat yang didalamnya tidak ada pengurus komisariat, yang komisariat itu sendiri sudah lama vakum tiba-tiba timbul di permukaan dengan membawa embel-embel perkaderan. Perkaderan menjadi kambing hitam. Jelas terlihat di flayer tidak adanya periodesasi yang tertera. Begitu juga dengan tingkat cabang yang mengatur orang lain menegakkan konstitusi tetapi cabang itu sendiri pula yang melanggar konstitusi. Menyuruh orang lain mematuhi peraturan tapi mereka juga menginjak-injak peraturan itu. Menyuruh orang lain untuk patuh dan taat kepada konstitusi namun hakikatnya mereka juga yang memperkosa konstitusi itu sendiri. Perkaderan di politisasi, perkaderan di kambing hitamkan. Timang-timang HMI ku sayang.

RA